Upaya menekan biaya tersebut bagian dari skema penyelamatan defisit Rp 19 triliun yang dialami BPJS Kesehatan.

Wakil Ketua Umum yang juga Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menjelaskan awal mula MUI melakukan kajian terhadap iuran yang ditarik oleh BPJS Kesehatan.

"Ini kan baru rekomendasi. Nanti terserah pemerintah untuk menindaklanjuti. (kemudian) DPR akan meninjau," ucap politisi Partai Demokrat ini.

Kepala Tim Komunikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Ikhsan mengatakan, pihaknya selama ini sudah bekerja sesuai prinsip dan syariat Islam.

"Kebijakan kesehatan kita seakan-akan berbunyi 'hai rakyatku, setiap Anda sakit, pemerintah tanggung semuanya, jangan khawatir'. Akibatnya jadi sakit bukan perkara susah, padahal yang penting bagaimana sehat. Kita harus balik filosofi itu, Anda sehatlah,