BPJS Ketenagakerjaan akan bekerja sama dengan berbagai lembaga, baik swasta maupun pemerintah, untuk meningkatkan kepesertaan.

Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 sebenarnya implementasi dari regulasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diteken pada masa pemerintahan Megawati

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akhirnya akan merevisi aturan pelaksana program Jaminan Hari Tua yang menuai polemik

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, karyawan yang mengalami PHK akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ketimbang Jaminan Hari Tua (JHT) bagi karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Program JKP diluncurkan besok, BPJS Ketenagakerjaan mulai mengirimkan email ke peserta yang terdaftar.