Menurut Pepen, ketimbang dana Rp 200 miliar lari untuk manfaat yang sebetulnya sudah disediakan KS-NIK, lebih baik digunakan untuk kepentingan lain.

Ke depan, ada peluang bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengelola sistem berbasis syariah.

Menurut NU, BPJS tergolong dalam konsep Syirkah Ta'awwun yang sifatnya gotong royong (sukarela), bukan seperti asuransi yang menjadi dasar dari fatwa MUI.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terus mengajak masyarakat Jakarta untuk mengikuti asuransi kesehatan, terutama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin menegaskan, tidak ada pernyataan haram di dalam hasil kesimpulan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia Tahun 2015 di Tegal terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, beberapa waktu