Sudah sejak 2016 besaran iuran BPJS Kesehatan belum disesuaikan, padahal seharusnya penyesuaian dilakukan setiap 2 tahun sekali.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin menegaskan, tidak ada pernyataan haram di dalam hasil kesimpulan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia Tahun 2015 di Tegal terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, beberapa waktu

Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak terganggu meski ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam fatwanya, MUI menyatakan BPJS Kesehatan tidak sesuai syariah Islam.

Andi menjelaskan, pertemuan perwakilan pemerintah dengan MUI akan dilakukan setelah Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah selesai pekan depan.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tidak berkomentar banyak soal fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.