"Semuanya adalah out of core statement pemberian kepastian hukum kepada obligor. Memang obligor yang telah memenuhi kewajiban pemegang saham yang membayar itu harus diberikan kepastian hukum karena dia mau menandatangani perjanjian," lanjut dia.

Ketua DPP Partai Nasdem Enggartiasto Lukito membantah, kabar dirinya terkait kasus skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan buronan Djoko S Tjandra pada 1999. Djoko merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mendesak Partai Nasdem, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan memasukkan Enggartiasto Lukita (kader Partai Nasdem) ke kabinet Joko Widodo.

Rachma mengaku akan menerbitkan sebuah buku yang mengungkap dosa-dosa Megawati saat menjadi presiden. Dia melihat saat itu Mega melakukan berbagai penyimpangan dan jauh dari cita-cita Bung Karno.

Komisi Pemberantasan Korupsi memasang target meningkatkan status penanganan perkara penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) bagi beberapa obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ke tahap penyidikan.