DPD Diminta Menjauh dari Isu Amendemen Konstitusi untuk Hadirkan PPHN

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Bivitri Susanti

DPD Diminta Menjauh dari Isu Amendemen Konstitusi untuk Hadirkan PPHN

DPD Diminta Menjauh dari Isu Amendemen Konstitusi untuk Hadirkan PPHN

Bivitri berpandangan, saat ini tidak ada relevansinya tiba-tiba melakukan amendemen konstitusi untuk menghadirkan PPHN.

Nasional

01/10/2021, 17:30 WIB

Pakar Hukum Tata Negara Minta Masyarakat Tak Termakan Opini Pemilu Tak Bisa Diulang

Pakar Hukum Tata Negara Minta Masyarakat Tak Termakan Opini Pemilu Tak Bisa Diulang

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti meminta masyarakat tidak terbawa...

video

01/04/2024, 16:18 WIB

Pilpres Ulang Dinilai Masih Dimungkinkan, Bivitri: Enggak Akan Serumit Bikin dari Nol

Pilpres Ulang Dinilai Masih Dimungkinkan, Bivitri: Enggak Akan Serumit Bikin dari Nol

Bivitri meyakini bahwa pemungutan suara ulang tidak akan mengganggu proses pelantikan presiden baru.

Nasional

01/04/2024, 14:15 WIB

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak adanya keterlibatan Anwar Usman dalam sidang sengketa Pilpres 2024 membuat MK diyakini bakal bikin putusan progresif.

Nasional

29/03/2024, 22:09 WIB

MK Disebut Bisa Perintahkan dan Lindungi TNI-Polri Jadi Saksi Sengketa Pilpres

MK Disebut Bisa Perintahkan dan Lindungi TNI-Polri Jadi Saksi Sengketa Pilpres

MK dianggap berwenang memerintahkan dan memberi perlindungan bagi anggota TNI/Polri buat menjadi saksi sengketa Pilpres 2024.

Nasional

21/03/2024, 11:40 WIB

All News

MK Diharap Tak Terpaku Angka Saat Tangani Sengketa Pilpres 2024

MK Diharap Tak Terpaku Angka Saat Tangani Sengketa Pilpres 2024

Nasional

21/03/2024, 11:24 WIB

02:24

Respons Mahfud Usai Namanya Dikaitkan dengan Pengisi Film Dirty Vote

Respons Mahfud Usai Namanya Dikaitkan dengan Pengisi Film Dirty Vote

video

14/02/2024, 10:03 WIB

03:02

Sutradara dan Tiga Pakar Film

Sutradara dan Tiga Pakar Film "Dirty Vote" Dilaporkan ke Polisi

video

14/02/2024, 00:54 WIB

03:14

Sutradara dan 3 Pakar Film Dirty Vote Dilaporkan ke Bareskrim Polri, TPN: Atas Dasar Apa?

Sutradara dan 3 Pakar Film Dirty Vote Dilaporkan ke Bareskrim Polri, TPN: Atas Dasar Apa?

video

13/02/2024, 20:05 WIB

02:27

Respons TPN soal Isu Kedekatan Mahfud MD dengan 3 Pakar di Film Dirty Vote

Respons TPN soal Isu Kedekatan Mahfud MD dengan 3 Pakar di Film Dirty Vote

video

13/02/2024, 18:52 WIB

02:21

Wapres Maruf Amin Tanggapi Film

Wapres Maruf Amin Tanggapi Film "Dirty Vote"

video

12/02/2024, 20:45 WIB

Problem Netralitas ASN Kala Pemilu Dinilai akibat Budaya Feodalistik

Problem Netralitas ASN Kala Pemilu Dinilai akibat Budaya Feodalistik

Nasional

18/01/2024, 15:54 WIB

Anwar Usman Merasa Difitnah, Pakar: Dia Ingin Meruntuhkan Legitimasi MKMK

Anwar Usman Merasa Difitnah, Pakar: Dia Ingin Meruntuhkan Legitimasi MKMK

Nasional

09/11/2023, 16:18 WIB

02:00

Pakar HTN Sindir Putusan MK Hanya Untungkan Anak Muda yang Punya

Pakar HTN Sindir Putusan MK Hanya Untungkan Anak Muda yang Punya "Privilege"

video

26/10/2023, 14:58 WIB

Pakar Sebut Putusan MK Inkonsisten, Semua Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Harusnya Ditolak

Pakar Sebut Putusan MK Inkonsisten, Semua Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Harusnya Ditolak

Nasional

17/10/2023, 10:49 WIB

Duga Ada Orkestrasi Gugatan Usia Capres-Cawapres di MK, Pakar: Masyarakat Harusnya Marah

Duga Ada Orkestrasi Gugatan Usia Capres-Cawapres di MK, Pakar: Masyarakat Harusnya Marah

Nasional

15/10/2023, 16:56 WIB

Ahli Pertanyakan Gugatan Usia Minimum Cawapres Bisa Dibarter dengan Pengalaman Pernah Jadi Pejabat

Ahli Pertanyakan Gugatan Usia Minimum Cawapres Bisa Dibarter dengan Pengalaman Pernah Jadi Pejabat

Nasional

29/08/2023, 18:01 WIB

Pakar: Status Tersangka Kabasarnas Tak Otomatis Gugur

Pakar: Status Tersangka Kabasarnas Tak Otomatis Gugur

Nasional

31/07/2023, 19:17 WIB

Bivitri Ungkap Otoritarianisme Berbungkus Hukum, Legal tapi Bisa Berbahaya

Bivitri Ungkap Otoritarianisme Berbungkus Hukum, Legal tapi Bisa Berbahaya

Nasional

01/02/2023, 16:26 WIB

Alasan Subjektivitas Presiden Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Ahli: Jadi Seperti Titah Raja

Alasan Subjektivitas Presiden Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Ahli: Jadi Seperti Titah Raja

Nasional

03/01/2023, 18:25 WIB

Pakar Nilai Ada Iktikad Buruk di Balik Terbitnya Perppu Cipta Kerja

Pakar Nilai Ada Iktikad Buruk di Balik Terbitnya Perppu Cipta Kerja

Nasional

03/01/2023, 16:58 WIB

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.