Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) melayangkan nota protes atau somasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait temuan sekitar 3,7 juta data bermasalah dalam daftar pemilih tetap (DPT) nasional untuk Pemilu 2014.
Dari hasil pencermatan terhadap daftar pemilih tetap (DPT) Provinsi Papua Barat dengan menggunakan sistem data pemilih, ditemukan sebanyak 67.000 lebih DPT masih bermasalah dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (NKK).
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie meminta semua pihak mengawal data pemilihan umum yang bermasalah. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang II tahun sidang 2013-2014, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/11/2013).