Partai Gerindra meminta KPU menunda penetapan DPT perbaikan hingga dua pekan sebelum hari pemungutan suara, 9 April 2014. Partai itu menemukan masih daftar pemilih bermasalah yang belum diperbaiki KPU.
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan mengatakan, pendanaan kampanye partai politik yang bermasalah memiliki keterkaitan dengan praktik-praktik korupsi.