Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyatakan, meski Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi dibatalkan MK, partainya tetap konsisten dengan isi dari Perppu itu.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menegaskan, Benny K Harman, kader Demokrat, harus mendapat izin dari partai sebelum mengikuti seleksi hakim Mahkamah Konstitusi.
Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis menilai, di antara calon lainnya, hanya politisi Partai Demokrat Benny K Harman yang layak menjadi hakim konstitusi.