Kasus pungli sebesar Rp 4 Juta di TPU Cikadut Bandung, Jabar, jadi sorotan. Terduga pelaku mengaku biaya pemakaman beda agama lebih mahal.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan terkait gugatan terhadap Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Rabu (17/8/2014). Pada sidang kedua ini, MK mendengarkan pembacaan perbaikan berkas permohonan oleh pemohon.

Peneliti dari Human Right Watch (HRW), Andreas Harsono, mengatakan, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengakibatkan diskriminasi terhadap pasangan beda agama.

Judicial review atau uji materi atas undang-undang perkawinan ini bukanlah soal legalitas dari pandangan agama tertentu, melainkan soal pemenuhan hak konstitusi warga negara.

Imam Besar Masjid Istiqlal, KH Ali Mustafa Yaqub mengharapkan agar Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terhadap pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.