Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A Purwanto menyatakan saat ini aturan terkait penghapusan data kendaraan bermotor yang sudah mati pajaknya selama dua tahun masih dalam tahap sosialisasi. Tidak hanya ke masyarakat, kebijakan yang diinisiasi oleh Tim Pembina Samsat Nasional (Jasa Raharja, Korlantas Polri, dan Kemendagri) ini juga mencangkup ke Pemerintah Provinsi.

Mendorong pemilik kendaraan supaya menuntaskan kewajiban perpajakannya, jadi salah satu alasan utama Kepolisian RI (Polri) ingin menghapuskan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB).

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak Instrumen tersebut sangat penting untuk ada di dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) karena menjadi informasi berharga saat kepemilikan suatu kendaraan berpindah tangan.

Baru-baru ini Korlantas Polri telah mengusulkan proses penghapusan pembiayaan ganti kepemilikan kendaraan bermotor atau BBN-KB kedua dan seterusnya.