Beberapa tahun belakangan, calon kepala daerah banyak menggunakan media sosial untuk berkampanye pilkada.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) minta dilibatkan dalam kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dalam mengamankan data pemilu. Keterlibatan Bawaslu dinilai penting sebagai lembaga yang menjalankan fungsinya mengawa

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melansir, 1.765.234 data pemilih tidak akurat dari total 12.538.082 data pemilih yang dijadikan sampel. Data pemilih bermasalah ini ditemukan di 67 kabupaten/kota.

Banyak calon anggota legislatif (caleg) "nakal" yang kembali memasang alat peraga kampanye yang dilarang meski telah dicopot.

Bawaslu mengakui penertiban alat peraga kampanye yang melanggar Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Kampanye Pemilu Legislatif membutuh waktu yang panjang.