Tiga warga yang diindikasi melakukan kampanye hitam tak terbukti melanggar Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mulai sekarang.

Komisi II DPR menegaskan, Bawaslu perlu melakukan introspeksi atas kinerjanya.

Banyak pihak masih meragukan akurasi dan kesahihan daftar pemilih yang dimutakhirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karenanya, KPU diminta membuka dan membuktikan akurasi data pemilih itu di hadapan pemerintah, DPR, dan Badan Pengawas Pemilu, sebelum meneta

Bawaslu memutuskan menerima permohonan sengketa daftar calon tetap (DCT) yang diajukan Partai Gerindra.