Dewan Pakar Memori Kolektif Bangsa (MKB) didampingi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), dan Kement

Untuk bisa bersaing dengan Singapura dan Johor Bahru di Malaysia, pengelolaan Batam, Kepulauan Riau, harus oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak punya kewenangan dan kemampuan untuk mencapai tujuan itu. Pemerintah juga harus serius mengembangkan

Pasalnya, selama ini kewenangan di Batam berada di tangan pemerintah kota dan Otoritas Batam yang malah menghambat kemajuan dan perkembangan investasi di kawasan tersebut.

Harus ada langkah dan kebijakan yang lebih komperhensif. Dengan demikian, kawasan ekonomi Batam akan lebih dapat ditata.

Menurut Darmin, saat ini perkembangan Batam cenderung melambat dan tidak seperti yang diharapkan