Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengakui kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk impor.
Presiden Joko Widodo telah menemukan cara untuk mempercepat realisasi program tol laut. Program ini dianggap harus segera direalisasikan karena sangat strategis dan potensial.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengusulkan pelabuhan-pelabuhan di timur Indonesia menjadi gerbang masuk barang-barang impor.