Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berkirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menghapus anggaran bantuan sosial.
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sepakat dengan saran yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dana bantuan sosial (bansos) dibekukan hingga penyelenggaraan pemilu 2014 usai.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf meminta pemerintah menunda pencairan dana bantuan sosial di sejumlah kementerian.