Peneliti Indonesia Budget Center Roy Salam mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus menegur empat menteri yang tidak menyerahkan rencana program dana bantuan sosial di kementeriannya.

Empat menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg) dan tak memberikan rencana program bantuan sosial (bansos) dinilai tidak mendukung pemilihan umum yang bersih dari penyalahgunaan anggaran negara.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, Robertus Vinsensius Nailiu, diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Kefamenanu terkait kasus korupsi Rp 47,5 miliar di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Empat kementerian belum juga menyerahkan program dan anggaran bantuan sosial (bansos).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta 10 kementerian yang menterinya mengajukan diri menjadi calon anggota legislatif (caleg) untuk menyampaikan program dan anggaran bantuan sosial (bansos).