Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sepakat dengan saran yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dana bantuan sosial (bansos) dibekukan hingga penyelenggaraan pemilu 2014 usai.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf meminta pemerintah menunda pencairan dana bantuan sosial di sejumlah kementerian.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait pengelolaan dana bantuan sosial.

Anggaran bantuan sosial (bansos) tiga kementerian dianggap tidak jelas peruntukannya. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan membintangi anggaran tersebut hingga proses klarifikasi selesai.

Kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang menjerat mantan Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2008-2013 Eddy Yusuf dan Bupati OKU Yulius Nawawi memasuki babak baru. Rabu (12/3/2014), keduanya menjalani sidang perd