Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjamin permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membekukan dana bantuan sosial hingga pemilu selesai tidak menghambat program yang bergantung pada dana bansos.
Sebanyak delapan provinsi pada tahun pemilu ini menambah jumlah dana bantuan sosial. Anggaran tersebut berpotensi digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu karena sifat dana yang populis dan langsung ke masyarakat.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Eva Kusuma Sundari mengkritik kebijakan anggaran selama ini yang hanya didasarkan pada kebutuhan politik, bukan kebutuhan rakyat.