Tidak meratanya distribusi bantuan terjadi karena pemerintah pusat masih mengandalkan data lama.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait pengelolaan dana bantuan sosial.

Anggaran bantuan sosial (bansos) tiga kementerian dianggap tidak jelas peruntukannya. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan membintangi anggaran tersebut hingga proses klarifikasi selesai.

Kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang menjerat mantan Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2008-2013 Eddy Yusuf dan Bupati OKU Yulius Nawawi memasuki babak baru. Rabu (12/3/2014), keduanya menjalani sidang perd

Bawaslu akan melibatkan KPK untuk mengecek dan mengawasi penggunaan dana bantuan sosial (bansos) tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh sejumlah kementerian di beberapa daerah.