"Ada anggaran di catatan saya Rp 12,1 triliun, realisasi juga baru Rp 2,3 triliun, belum ada 20 persen semuanya, padahal rakyat menunggu ini," ujarnya

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Eva Kusuma Sundari mengkritik kebijakan anggaran selama ini yang hanya didasarkan pada kebutuhan politik, bukan kebutuhan rakyat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fenomena kenaikan anggaran bantuan sosial di kementerian yang dipimpin politisi menjelang pemilihan umum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap berkoordinasi dengan menteri-menteri berkaitan dengan pengelolaan dana bantuan sosial di kementerian. Hal ini merupakan respon KPK terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menginstruksikan para menteri berkoo

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal anggaran bantuan sosial pemerintah pusat dan daerah. Presiden mengaku setuju bahwa dana bansos tidak boleh digunakan untuk kampanye.