Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, bantuan tunai yang diberikan untuk PKL dan warung itu cair pada kuartal I.

Sebanyak delapan provinsi pada tahun pemilu ini menambah jumlah dana bantuan sosial. Anggaran tersebut berpotensi digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu karena sifat dana yang populis dan langsung ke masyarakat.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Eva Kusuma Sundari mengkritik kebijakan anggaran selama ini yang hanya didasarkan pada kebutuhan politik, bukan kebutuhan rakyat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fenomena kenaikan anggaran bantuan sosial di kementerian yang dipimpin politisi menjelang pemilihan umum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap berkoordinasi dengan menteri-menteri berkaitan dengan pengelolaan dana bantuan sosial di kementerian. Hal ini merupakan respon KPK terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menginstruksikan para menteri berkoo