Tidak meratanya distribusi bantuan terjadi karena pemerintah pusat masih mengandalkan data lama.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan, pihaknya tidak akan lagi menyalurkan santunan kepada kaum duafa, janda, dan lainnya.

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mengecam sikap Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, Gaspar Kase, karena menghentikan penanganan kasus dugaan korupsi dana BANSOS tahun anggaran 2010-2011 di Pemprov NTT.

Mantan Sekretaris Kota Bengkulu, M Yadi; Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD), Safrie Syarif; dan Bendahara Bansos, Satria Budi; ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu sebagai tersangka dalam kasus penyimpangan dana bansos.

Tiga pejabat di lingkungan Pemkot Bengkulu yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana Bantuan Sosial tahun 2012 dan 2013, resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu, Senin (17/11/2014).