"Baru pemikiran untuk didiskusikan. Belum diputuskan. Intinya adalah kompleks DPR rentan dari kemungkinan huru-hara, penyusupan. Kita mau polisi terlibat, polisi aktif mengawasi," kata Martin
Badan Legislasi DPR masih memperdebatkan keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).