Penetapan Gusti Rai sebagai Wakil Ketua BAKN sesuai dengan surat dari Fraksi PDI-P Nomor 70/F-PDIP/DPR-RI/III/2020 tertanggal 27 Maret 2020

BAKN dibubarkan karena selama periode DPR 2009-2014 kinerjanya tidak optimal.

Telaah BAKN menunjukkan adanya success fee yang diduga mengalir ke Menteri Pemuda dan Olahraga ketika itu, Andi Alfian Mallarangeng senilai 18 persen dari total kewajiban kontraktor PT Adhi Karya atau senilai Rp 45 miliar.

BAKN menemukan sejumlah keganjilan dan mengajukan tiga rekomendasi untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Hambalang.

BAKN mengkritik BPK karena hanya memberikan laporan hasil audit tahap II Hambalang kepada pimpinan DPR.