Saefullah menyampaikan, Pemprov DKI bersama BPN tengah membahas proses pembatalan sertifikat atas nama Dinas Perumahan.

Penguasaan lahan dan ruang ribuan hektar oleh hanya segelintir pemilik modal, berpotensi menimbulkan konflik baru. Di sisi lain, sejak 2010, terdapat 25 kasus skala besar antarsektor. Indonesia butuh reformasi pertanahan.

Harga tanah dalam satu dekade terakhir melonjak tak terkendali. Tak hanya di sekitar kawasan Jadebotabek, melainkan juga di daerah. Ada empat hal penyebabnya. Apa saja itu?

Ekspansi dan penguasaan lahan besar-besaran yang dilakukan beberapa pengembang dan pemilik modal lainnya selama dua dekade terakhir, mencerminkan ketidakbecusan negara dalam menata ruang dan menata wilayahnya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) diharapkan bisa mempercepat proses penyelesaian ketidakpastian hukum atas program pembangunan perumahan.