Pemprov DKI Minta BPN Batalkan Sertifikat Lahan Cengkareng atas Nama Dinas Perumahan

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Badan Pertanahan Nasional Bpn

Saefullah menyampaikan, Pemprov DKI bersama BPN tengah membahas proses pembatalan sertifikat atas nama Dinas Perumahan.

Megapolitan

21/02/2019, 11:57 WIB

Progres Sertifikasi 5 Juta Bidang Tanah Baru 30 Persen

Perkembangan sertifikasi lima juta bidan tanah baru mencapai angka 30 persen. Rencananya, April nanti sertifikat ini diserahkan ke masyarakat.

Berita

20/03/2017, 16:00 WIB

Pemerintah Targetkan BPN Penajam Sertifikasi 12.500 Bidang Tanah

Dari target sertifikasi 12.500 bidang tanah tersebut, hanya 500 bidang tanah yang mendapat anggaran dari APBN,

Berita

17/03/2017, 15:00 WIB

BPN Gorontalo Terapkan Layanan Pertanahan "One Day Service"

"One Day Service" dilaksanakan untuk beberapa jenis layanan pertanahan tertentu.

Berita

16/03/2017, 11:02 WIB

Kadis PUPR Kupang: Lahan "Resettlement" Eks Timtim Sudah Bersertifikat

Andre menjelaskan, pada tahun 1999 atau pasca-referendum Timor Timur terjadi eksodus besar-besaran ke wilayah Timor bagian barat, NTT.

Berita

14/03/2017, 16:37 WIB

All News

BPN Kota Cirebon Targetkan 600 Bidang Tanah Masuk Prona

‹ First

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Close Ads

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

#Badan Pertanahan Nasional Bpn

All News

BPN Kota Cirebon Targetkan 600 Bidang Tanah Masuk Prona

44,5 Juta Bidang Tanah Sudah Tersertifikasi

Pemerintah Tidak Ingin Pajak Progresif Memberatkan Masyarakat

Pemerintah Tidak Mau Buru-buru Terapkan Pajak Progresif Tanah "Idle"

Cegah Spekulasi Tanah Bisa dengan Mengubah PPh Final

Apersi: Luas Tanah Minimal 2 Hektar Harus Dikenai Pajak Progresif

Meski Tanah Sedang Sengketa, Pajak Progresif Dimungkinkan Tetap Berlaku

Apersi Harap Pajak Progresif Lahan Tidur Segera Diterapkan

Sofyan Djalil Pastikan Ada Pengecualian Penerapan Pajak Progresif

BPN Masih Merumuskan Mekanisme Pajak Progresif Tanah "Nganggur"

BPN Belum Tindak Lanjuti Wacana Pajak Progresif Tanah "Nganggur"

Lippo Karawaci Sambut Positif Tanah "Nganggur" Dikenai Pajak Progresif

Belum Pernah Diubah Selama 57 Tahun, UU Pokok Agraria Dianggap Kuno

Tanah Dikuasai Negara Tidak Otomatis Milik Negara

Soal Bukit Duri, Pemprov Jakarta Dianggap Terapkan Aturan Kolonial

Demi Keadilan, Pemerintah Disarankan Cabut HGU Jatuh Tempo