Anggota tim pemenangan Jokowi-JK, Akbar Faisal, menilai pengerahan anggota babinsa untuk memberikan arahan pilihan capres merupakan bentuk pelecehan terhadap Kepala Negara.
Jajaran TNI di Satuan Komando Distrik Militer atau Kodim yang berada di bawah Kodam IV Diponegoro tidak akan mengarahkan masyarakat memilih calon presiden dan wakil presiden tertentu dalam Pemilihan Presiden 9 Juli mendatang.
Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menilai aktivitas bintara pembina desa (Babinsa) yang mencatat preferensi pilihan masyarakat adalah sebuah tindakan yang tidak lazim.
Badan Pengawas Pemilu akan segera merespons adanya kasus pengerahan bintara pembina desa (babinsa) yang mengarahkan warga agar memilih salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.