Forum Peduli Perempuan (FPP) Nusa Tenggara Barat (NTB), mendesak agar Peraturan Bupati yang mengatur soal kontribusi Rp 1 juta bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan izin perkawinan kedua (poligami) dicabut. Aturan ini dinilai melecehkan perempua