Manfaat JHT akan diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) berusia 56 tahun, tertulis di Pasal 3 Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyoroti aturan baru pencairan JHT.

Gelombang protes dari kelompok buruh soal JHT yang membuat Presiden Jokowi turun tangan.

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah meninjau ulang Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Pencairan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) setelah Presiden Joko Widodo meminta aturan tersebut direvisi agar terdapat kepastian hukum dan mempermudah dalam pengelolaan dana JHT tersebut.