Fraksi PPP Siap Kritik RUU KKR Usulan Pemerintah

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Arsul Sani

PPP siap mengikuti pembahasan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau RUU KKR dan memberikan kritik.

Nasional

11/12/2019, 19:35 WIB

PPP Nilai Empat Hal Ini Layak Dimasukkan dalam Revisi UU Ormas

Pertama, menurut Arsul, yakni mengenai prosedur pembubaran ormas yang tanpa melalui proses pengadilan. Apa lagi?

Nasional

20/11/2017, 16:43 WIB

Sekjen PPP Minta Djan Faridz Introspeksi Diri dan Tak Memecah Belah

Hal ini disampaikan Arsul Sani menanggapi langkah Djan Faridz yang bertemu Komisioner KPU pada Senin (9/10/2017).

Nasional

10/10/2017, 13:15 WIB

Bagi Pansus Angket KPK, Tak Ada Larangan Perpanjangan Masa Kerja Pansus

Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) tidak secara spesifik mengatur masa perpanjangan kerja Pansus Angket.

Nasional

18/09/2017, 08:02 WIB

Pansus KPK Akui Jimly Belum Setuju jadi Saksi Ahli di MK

"Ada yang menyampaikan, 'wah kalau perlu Prof jadi saksi ahli nih'. Pak Jimly memang belum bilang 'iya'," kata Arsul

Nasional

15/09/2017, 14:05 WIB

All News

Politisi PPP: Doa Tifatul Sindiran Politik bagi Pemerintah dan DPR

‹ First

Last ›

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Close Ads

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

#Arsul Sani

All News

Politisi PPP: Doa Tifatul Sindiran Politik bagi Pemerintah dan DPR

Anggota Komisi III: Kasus Novel Jadi Pertaruhan Kredibilitas Kapolri

PPP dan Partai Pendukung Pemerintah Siap Kawal Perppu Ormas di DPR

Kata Sekjen PPP soal Pertemuan 7 Pimpinan Partai di Rumah Zulkifli

Sekjen PPP: Jangan Buru-buru "Suudzon", Pansus KPK Juga Belum Bekerja

Sekjen PPP Nilai Persekusi Istilah yang Agak "Menyesatkan"

Revisi UU KUHP, Pasal Penodaan Agama Akan Tetap Dipertahankan

Arsul Sani: Status Hak Angket KPK di DPR "On-Off"

PPP Yakin Jokowi Tak Bisa Dibenturkan dengan Partai Pendukungnya

Pasal Penodaan Agama pada KUHP Tak Masuk Daftar Revisi

Sekjen PPP: Jangan Berprasangka Buruk soal Hak Angket KPK

Panja KUHP Siapkan Hukuman Alternatif Pengganti Kurungan Penjara

MoU KPK, Kejagung, dan Polri Tak Boleh Bertentangan dengan UU

PPP: Wacana Anggota KPU dari Parpol Perlu Dikaji Mendalam

Sekjen PPP: Hak Angket Ahok Bikin Tensi Politik Memanas

Masa Jabatan Hakim MK Diusulkan 7 Tahun dan Hanya Satu Periode