Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Apbn

Sri Mulyani: Defisit Bisa Ditekan jika Belanja Negara Efektif
Sri Mulyani: Defisit Bisa Ditekan jika Belanja Negara Efektif
Pengadaan kementerian/lembaga harus lebih efisien agar jumlah belanja tidak sebanyak yang ditetap dalam APBN
Makro
01:48
Lonjakan Utang Pemerintah, Sebelum dan Setelah Jokowi Jadi Presiden RI
Lonjakan Utang Pemerintah, Sebelum dan Setelah Jokowi Jadi Presiden RI
Seberapa banyak utang pemerintah dari masa ke masa?
video
16:12
Jokowi Geram APBN Dipakai Beli Produk Impor, Pengamat Kebijakan Publik: Pengawasannya Lemah
Jokowi Geram APBN Dipakai Beli Produk Impor, Pengamat Kebijakan Publik: Pengawasannya Lemah
Dari data BPS tercatat, nilai impor Indonesia naik dari tahun ke tahun, di 2022 naik di angka 3.673 triliun rupiah.
video
02:34
Luhut Beberkan Alasan Rencana Pemerintah Naikkan Harga Pertalite: Beban Terlalu Besar Bagi APBN!
Luhut Beberkan Alasan Rencana Pemerintah Naikkan Harga Pertalite: Beban Terlalu Besar Bagi APBN!
Luhut mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengumumkan kenaikkan harga pertalite dan solar.
video
02:35
Menkeu: Tambahan 3 Bansos Diharap Bisa Kurangi Tekanan Akibat Kenaikan Harga
Menkeu: Tambahan 3 Bansos Diharap Bisa Kurangi Tekanan Akibat Kenaikan Harga
Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan pembayaran tiga tambahan bantalan sosial untuk masyarakat
video

All News

06:00
Jejak Kenaikan Harga BBM di Era Pemerintahan Jokowi

Jejak Kenaikan Harga BBM di Era Pemerintahan Jokowi

video
02:41
Wacana Tarif KRL Khusus Orang Kaya di 2023

Wacana Tarif KRL Khusus Orang Kaya di 2023

video
02:56
Deretan Skandal Lukas Enembe, dari Dugaan Korupsi hingga Judi

Deretan Skandal Lukas Enembe, dari Dugaan Korupsi hingga Judi

video
02:11
Pemerintah Rogoh APBN Triliunan Rupiah demi MotoGP Mandalika

Pemerintah Rogoh APBN Triliunan Rupiah demi MotoGP Mandalika

video
02:14
Sri Mulyani Minta Pembayaran Pensiunan PNS Diubah agar Tak Bebani APBN

Sri Mulyani Minta Pembayaran Pensiunan PNS Diubah agar Tak Bebani APBN

video
02:30
Pemerintah Alokasikan Rp 30 Triliun untuk Bangun IKN Nusantara

Pemerintah Alokasikan Rp 30 Triliun untuk Bangun IKN Nusantara

video
01:26
Jokowi Sampaikan Anggaran Subsidi dan Kompensasi Energi Meningkat Rp 502 Triliun

Jokowi Sampaikan Anggaran Subsidi dan Kompensasi Energi Meningkat Rp 502 Triliun

video
02:26
APBN 2023 Tak Dialokasi untuk Covid-19, BBM hingga Listrik Masih Disubsidi

APBN 2023 Tak Dialokasi untuk Covid-19, BBM hingga Listrik Masih Disubsidi

video
01:11
Jokowi Pastikan Subsidi BBM Lanjut hingga Akhir 2022

Jokowi Pastikan Subsidi BBM Lanjut hingga Akhir 2022

video
02:00
Menkeu: Belanja Pemerintah Turun Karena Pengeluaran Pandemi Berkurang

Menkeu: Belanja Pemerintah Turun Karena Pengeluaran Pandemi Berkurang

video
03:01
Jokowi: Kendaraan Listrik Solusi RI Tekan Impor BBM dan Selamatkan APBN

Jokowi: Kendaraan Listrik Solusi RI Tekan Impor BBM dan Selamatkan APBN

video
02:29
Respons Pemerintah saat China Minta APBN RI Tanggung Bengkak Biaya Kereta Cepat

Respons Pemerintah saat China Minta APBN RI Tanggung Bengkak Biaya Kereta Cepat

video
06:54
Biaya Proyek Kereta Cepat Bengkak, China Minta APBN RI Ikut Tanggung

Biaya Proyek Kereta Cepat Bengkak, China Minta APBN RI Ikut Tanggung

video
02:00
Hadapi Tantangan Global 2023,  Pemerintah Optimistis APBN 2023 Berhasil Dikelola

Hadapi Tantangan Global 2023, Pemerintah Optimistis APBN 2023 Berhasil Dikelola

video
05:02
Sejumlah Tanya Untuk Nusantara

Sejumlah Tanya Untuk Nusantara

video
02:23
Anggaran Subsidi Berpotensi Bengkak Jadi Rp 698 Triliun, Dibebankan ke APBN 2023

Anggaran Subsidi Berpotensi Bengkak Jadi Rp 698 Triliun, Dibebankan ke APBN 2023

video
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads