Setiap jenis tindak pidana kekerasan seksual telah diatur rincian hukuman pidananya, termasuk sanksi denda terhadap pelaku.

UU TPKS mengatur bahwa korban berhak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

DPR mengesahkan secara resmi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang. Apa itu UU TPKS?

DPR resmi mengesahkan RUU TPKS menjadi UU TPKS pada Selasa (12/4/2022) siang. Berikut 10 poin penting dari UU TPKS.

Usai penantian selama 6 tahun, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (12/4/2022). Dengan disahkan menjadi undang-undang, diharapkan UU TPKS dapat memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.