Upaya ini merupakan salah satu komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam rangka menghadirkan keadilan sistem layanan angkutan umum untuk seluruh masyarakat.

Tidak menutup kemungkinan, di tengah jalan, dalam rute yang dilewatinya di Jakarta Pusat, solar di kendaraan habis. Alih-alih sopir angkutan umum terpaksa membeli solar nonsubsidi seharga Rp 12.800.

Kemenhub menyatakan, pembatasan konsumsi solar bersubsidi yang dilakukan pemerintah melalui Pertamina dan BPH Migas sejak 1 Agustus 2014 akan berpengaruh terhadap tarif angkutan umum.

Biasanya, angkutan umum seperti mikrolet dan metromini yang menggunakan bahan bakar solar mengantre di SPBU di kawasan Jakarta Pusat. Kini, sejak diterapkannya kebijakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), SPBU sepi dari angkutan umum.

Kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada pemerintahan baru bukan hanya berdampak efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara, tetapi juga mendorong masyarakat kembali menggunakan angkutan umum, kata seorang peneliti.