Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Anggota Komisi

Soal Mudik, Anggota Komisi IX: Pertimbangkan Kembali, Jangan sampai Menyesal
Soal Mudik, Anggota Komisi IX: Pertimbangkan Kembali, Jangan sampai Menyesal
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah melakukan kajian secara komprehensif sebelum memutuskan untuk membolehkan masyarakat mudik.
Nasional
Pemerintah Bolehkan Mudik, Anggota Komisi IX: Masyarakat Tentu Akan Berpikir Dua Kali
Pemerintah Bolehkan Mudik, Anggota Komisi IX: Masyarakat Tentu Akan Berpikir Dua Kali
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menilai, mobilitas masyarakat pada mudik Lebaran 2021 tidak akan setinggi sebelumnya.
Nasional
Jhoni Allen Datang Rapat, Anggota Komisi V: Selamat Datang Sekjen KLB
Jhoni Allen Datang Rapat, Anggota Komisi V: Selamat Datang Sekjen KLB
Kehadiran Jhoni Allen itu pun langsung disambut meriah peserta rapat Komisi V. Dia bahkan disebut Sekjen KLB.
Nasional
RUU Pemilu Ditarik dari Prolegnas 2021, Anggota Komisi II Sebut karena Pemerintah Tak Setuju
RUU Pemilu Ditarik dari Prolegnas 2021, Anggota Komisi II Sebut karena Pemerintah Tak Setuju
Menurut Zulfikar, apabila sejak awal pemerintah tidak menyetujui revisi UU Pemilu, pembahasan di DPR juga tidak akan berjalan.
Nasional
Limbah Batu Bara Dikeluarkan dari Kategori Bahaya, Anggota Komisi IV: Kami Akan Minta Penjelasan KLHK
Limbah Batu Bara Dikeluarkan dari Kategori Bahaya, Anggota Komisi IV: Kami Akan Minta Penjelasan KLHK
"Komisi IV akan memanggil KLHK untuk meminta penjelasan secara detail termasuk dasar pertimbangan, data, dan kajian ilmiahnya," ucap dia.
Nasional

All News

Anggota Komisi IV: Banyak Lingkungan Rusak Saat Limbah Batu Bara Masih Diatur, apalagi Sekarang Dibebaskan

Anggota Komisi IV: Banyak Lingkungan Rusak Saat Limbah Batu Bara Masih Diatur, apalagi Sekarang Dibebaskan

Nasional
Di RDP, Anggota Komisi III Wacanakan Revisi UU KPK

Di RDP, Anggota Komisi III Wacanakan Revisi UU KPK

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Nasional
Anggota Komisi I: Pandemi Jadi Halangan Bahas Revisi UU ITE

Anggota Komisi I: Pandemi Jadi Halangan Bahas Revisi UU ITE

Nasional
Anggota Komisi IX: Jika Pejabat Tak Tunjukkan Keteladanan, Jangan Salahkan Rakyat jika Tidak Taat Prokes

Anggota Komisi IX: Jika Pejabat Tak Tunjukkan Keteladanan, Jangan Salahkan Rakyat jika Tidak Taat Prokes

Nasional
Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Nasional
KPK Temukan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan, Anggota Komisi IX DPR: Perlu Didalami

KPK Temukan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan, Anggota Komisi IX DPR: Perlu Didalami

Nasional
Anggota Komisi IX Ini Sebut PP Pengupahan yang Baru Berpotensi Sejahterakan Buruh

Anggota Komisi IX Ini Sebut PP Pengupahan yang Baru Berpotensi Sejahterakan Buruh

Nasional
Anggota Komisi I DPR Sebut Rencana Kunjungan Kerja ke Qatar Dibatalkan

Anggota Komisi I DPR Sebut Rencana Kunjungan Kerja ke Qatar Dibatalkan

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Siap Jadi Relawan Uji Klinis Fase 2 Vaksin Nusantara

Anggota Komisi IX DPR Siap Jadi Relawan Uji Klinis Fase 2 Vaksin Nusantara

Nasional
Khawatir Muncul Mafia Tanah, Anggota Komisi II DPR Minta KPK Dilibatkan dalam Kebijakan Sertifikat-el

Khawatir Muncul Mafia Tanah, Anggota Komisi II DPR Minta KPK Dilibatkan dalam Kebijakan Sertifikat-el

Nasional
Sebut Tak Ada Pasal Karet di UU ITE, Anggota Komisi I: Penegak Hukum Harus Terapkan dengan Hati Nurani

Sebut Tak Ada Pasal Karet di UU ITE, Anggota Komisi I: Penegak Hukum Harus Terapkan dengan Hati Nurani

Nasional
Soal RUU Otsus Papua, Anggota Komisi V: Tidak Bisa Berat Sebelah

Soal RUU Otsus Papua, Anggota Komisi V: Tidak Bisa Berat Sebelah

Nasional
Sertifikat Rumah Ibu Dino Patti Djalal Ganti Pemilik, Anggota Komisi II Minta BPN Evaluasi Sistem

Sertifikat Rumah Ibu Dino Patti Djalal Ganti Pemilik, Anggota Komisi II Minta BPN Evaluasi Sistem

Nasional
Anggota Komisi II: Sertifikasi Tanah Elektronik Sebaiknya Jadi Dokumen Cadangan

Anggota Komisi II: Sertifikasi Tanah Elektronik Sebaiknya Jadi Dokumen Cadangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads