Kepala BPK RI Perwakilan DKI Jakarta Blucer W Rajagukguk mengatakan, anggaran "siluman" dapat dikategorikan merugikan negara jika digunakan untuk program pemerintah dan bermanfaat.
KPU menyatakan membuka diri terhadap kemungkinan adanya rekomendasi penundaan penetapan DPT secara nasional. Namun, KPU mengingatkan, hal itu akan berdampak pada pemborosan anggaran pemilu.