"Anggaran enggak boleh muncul di APBD kalau enggak ada di KUA-PPAS. KUA-PPAS enggak akan muncul kalau enggak ada di RKPD (rencana kerja pembangunan daerah)," kata Basuki.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan mandeknya proses pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahann (RAPBD-P) DKI 2015.
Dalam kunjungan hari pertamanya, Minggu (20/9/2015), pria yang kerap disapa Ahok ini terkejut mendengar informasi biaya pembangunan reklamasi dan fungsi pelabuhan di Rotterdam.
Keengganan DPRD DKI Jakarta untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2016 secara terperinci dicurigai merupakan salah satu cara untuk bisa kembali memasukkan anggaran proyek tidak penting.