Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Anggaran Dki

APBD-P 2021 Telat Dibahas, Ketua Komisi A: Pemprov DKI Mepet Serahkan Draft
APBD-P 2021 Telat Dibahas, Ketua Komisi A: Pemprov DKI Mepet Serahkan Draft
Mujiyono mengatakan, pihak eksekutif menyerahkan KUPA-PPAS 2021 pada September 2021
Megapolitan
Tak Disahkan Lewat Perda, Perubahan APBD DKI Jakarta 2021 Hanya untuk Kedaruratan
Tak Disahkan Lewat Perda, Perubahan APBD DKI Jakarta 2021 Hanya untuk Kedaruratan
APBD-P disahkan lewat pergub karena sudah melewati masa tenggat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Megapolitan
Terlambat Dibahas, APBD Perubahan DKI Jakarta 2021 Akan Disahkan Lewat Pergub
Terlambat Dibahas, APBD Perubahan DKI Jakarta 2021 Akan Disahkan Lewat Pergub
Pengesahan APBD-P DKI 2021 disahkan melalui Pergub karena sudah melewati tenggat waktu yang ditentukan oleh Kemendagri.
Megapolitan
Pemprov DKI Turunkan Target Pendapatan 2021 hingga Rp 7,3 Triliun
Pemprov DKI Turunkan Target Pendapatan 2021 hingga Rp 7,3 Triliun
Pendapatan daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp 72,18 triliun diubah pada KUPA-PPAS 2021.
Megapolitan
Fraksi PSI Sebut Disparekraf DKI Buat Banyak Acara Kerumunan pada 2021, Seolah Tak Ada Pandemi
Fraksi PSI Sebut Disparekraf DKI Buat Banyak Acara Kerumunan pada 2021, Seolah Tak Ada Pandemi
Politisi PSI ini mengatakan, Disparekraf bersikap seolah tidak ada pandemi Covid-19 saat menyusun program tahun 2021.
Megapolitan

All News

Menjajal Smart E-budgeting ala Anies Baswedan, Penggunanya Wajib Daftar Dulu...

Menjajal Smart E-budgeting ala Anies Baswedan, Penggunanya Wajib Daftar Dulu...

Megapolitan
Ingatkan Pemprov DKI, FITRA: Dokumen Perencanaan Anggaran Wajib Dibuka untuk Publik

Ingatkan Pemprov DKI, FITRA: Dokumen Perencanaan Anggaran Wajib Dibuka untuk Publik

Megapolitan
Pengangguran di Jakarta Meningkat, PSI Kritik Anggaran DKI Tak Tumbuhkan Ekonomi

Pengangguran di Jakarta Meningkat, PSI Kritik Anggaran DKI Tak Tumbuhkan Ekonomi

Megapolitan
Pembahasan APBD-P DKI Molor, Fraksi PDI-P: Itu Langgar Ketentuan PP

Pembahasan APBD-P DKI Molor, Fraksi PDI-P: Itu Langgar Ketentuan PP

Megapolitan
Nasdem Nilai Pembahasan RAPBD DKI 2021 Tak Cukup Dua Hari

Nasdem Nilai Pembahasan RAPBD DKI 2021 Tak Cukup Dua Hari

Megapolitan
Pembahasan KUA-PPAS 2021 Dianggap Tidak Transparan, FITRA: Ada Aturan yang Dilanggar

Pembahasan KUA-PPAS 2021 Dianggap Tidak Transparan, FITRA: Ada Aturan yang Dilanggar

Megapolitan
DPRD DKI Gelar Rapat Anggaran di Puncak, Pengamat: Bahas APBD Jabar?

DPRD DKI Gelar Rapat Anggaran di Puncak, Pengamat: Bahas APBD Jabar?

Megapolitan
DPRD Rapat Anggaran di Puncak demi Ketenangan, Formappi: Penyimpangan Terjadi di Tempat Tenang...

DPRD Rapat Anggaran di Puncak demi Ketenangan, Formappi: Penyimpangan Terjadi di Tempat Tenang...

Megapolitan
Publik Tak Bisa Akses Draf RAPBD DKI 2021, Pengamat: Kalau Sedang Bahas Anggaran, Terbukalah...

Publik Tak Bisa Akses Draf RAPBD DKI 2021, Pengamat: Kalau Sedang Bahas Anggaran, Terbukalah...

Megapolitan
Draf KUA-PPAS 2021 Tak Dibuka, PSI Sebut Konsep Transparansi Anies Salah

Draf KUA-PPAS 2021 Tak Dibuka, PSI Sebut Konsep Transparansi Anies Salah

Megapolitan
Publik Tak Miliki Akses Draf KUA-PPAS DKI Jakarta 2021, Ini Penjelasan Kepala Bappeda

Publik Tak Miliki Akses Draf KUA-PPAS DKI Jakarta 2021, Ini Penjelasan Kepala Bappeda

Megapolitan
Pembahasan APBD-P DKI 2020 Molor, Pemprov Beralasan Anggaran Banyak Berubah karena Pandemi

Pembahasan APBD-P DKI 2020 Molor, Pemprov Beralasan Anggaran Banyak Berubah karena Pandemi

Megapolitan
Rapat KUPA-PPAS Tetap Dilaksanakan, Semua Peserta Dipastikan Sudah Rapid Test

Rapat KUPA-PPAS Tetap Dilaksanakan, Semua Peserta Dipastikan Sudah Rapid Test

Megapolitan
Dihadiri Ratusan Orang, DPRD DKI Pastikan Rapat Anggaran di Puncak Bogor Jaga Jarak dan Tak Berkerumun

Dihadiri Ratusan Orang, DPRD DKI Pastikan Rapat Anggaran di Puncak Bogor Jaga Jarak dan Tak Berkerumun

Megapolitan
Rapat Anggaran di Puncak Bogor Dianggap Pemborosan, FITRA: DPRD dan Pemprov DKI Harus Diaudit

Rapat Anggaran di Puncak Bogor Dianggap Pemborosan, FITRA: DPRD dan Pemprov DKI Harus Diaudit

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads