Menkeu menjelaskan biaya belanja pada Kementerian dan Lembaga (K/L) yang dipotong tidak termasuk tunjangan kinerja.

Skenario yang muncul adalah memotong anggaran non-prioritas dalam APBN perubahan.

Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana atau biasa disapa Sani juga ikut menghadiri rapat internal bersama Badan Anggaran untuk membahas dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama bakal mengevaluasi pemberian tunjangan kinerja daerah dinamis kepada PNS. Hal ini dilakukan setelah mendapat koreksi dari Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah menganggarkan belanja pengadaan tanah khusus rumah rakyat hanya Rp 70 miliar. Sementara, kebutuhannya sekitar Rp 5 triliun.