MPR hanya memiliki waktu dua bulan untuk membahas amandemen Undang-undang Dasar (UUD)

Negara-negara yang tergabung dalam Chiang Mai Initiative Multilateralisation sepakat menaikkan fasilitas nilai komitmen kerjasama menjadi sebesar 240 miliar dollar AS, dari sebelumnya sebesar 120 miliar dollar AS.

Sebanyak 25 perusahaan tambang meneken Nota Kesepahaman Amandemen kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan pemerintah.

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso ingin Undang-Undang Dasar 1945 kembali diamandemen. Hal terebut, menurut Sutiyoso, dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik kedepannya.

Sebanyak 40 persen pasal-pasal dalam UUD 1945 hasil amandemen keempat disebut inkonsisten dan tak mengacu pada Pancasila.