Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR Dossy Iskandar menolak kesepakatan antara fraksi kubu Koalisi Indonesia Hebat dan kubu Koalisi Merah Putih terkait pembagian kursi pimpinan alat kelengkapan DPR melalui revisi Tata Tertib DPR dan UU MD3.
Wakil Sekjen DPP PKB Daniel Johan, meminta pembagian kursi pimpinan pada alat kelengkapan dewan dapat dilakukan secara proporsional. Hal itu, menurut dia, perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan ke depan.
Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung memastikan bahwa DPR tidak akan melakukan penambahan alat kelengkapan dewan. Jumlah AKD tidak bertambah meskipun fraksi kubu Koalisi Indonesia Hebat mendapatkan jatah kursi pimpinan AKD.
Konflik di DPR akhirnya mendapatkan jalan keluar. Fraksi kubu Koalisi Merah Putih menyetujui permintaan fraksi kubu Koalisi Indonesia Hebat untuk mendapatkan kursi pimpinan alat kelengkapan DPR (AKD).