Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta membatalkan Keputusan Presiden (Keppres) No 78/P Tahun 2013 terkait pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menerima gugatan pembatalan Keputusan Presiden Nomor 87/P/2013 tentang pengangkatan Hakim Konstitusi Maria Farida dan Patrialis Akbar. Apa komentar Patrialis?
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Martin Hutabarat menyatakan posisi dua hakim konstitusi, Hamdan Zoelva dan Patrialis Akbar tak akan terkena dampak dari disahkannya Perppu MK. Trimedya Panjaitan punya pendapat berbeda.
Ketua Dewan Pertimbangan Partai (DPP) Golkar Akbar Tandjung mengatakan kader Golkar bukan hanya Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah atau dinastinya. Golkar, kata dia, punya banyak kader mumpuni yang bahkan jauh melampaui dinasti Atut.