Ia mengatakan, masalah legalitas susunan kepengurusan Partai Golkar belum diputuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga orang-orang yang ditempatkan oleh Agung tidak sah.
Akbar juga menyebut pembagian uang transportasi pernah terjadi pada saat Jusuf Kalla memperebutkan kursi ketua umum Golkar dalam munas beberapa tahun lalu.
Tak diundang dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX di Ancol Jakarta, Akbar Tandjung memilih menghadiri resepsi ulang tahun Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Kalimantan Timur (Kaltim) di Samarinda, Kaltim, Sabtu (6/12/2014).
Kabar mengenai ditemukannya bom molotov dan senjata tajam di kantor DPP Partai Golkar ditanggapi serius oleh Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung. Akbar meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus ini.