Aduan Yusri terkait dengan sebuah toko di Pasar Koja, Jakarta Utara, yang menyuruhnya mencairkan dana KJP terlebih dahulu jika ingin melakukan transaksi. Padahal, dana KJP tidak boleh dicairkan lagi.
Dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, KPK harus menerima aduan dulu untuk menelaah apakah ada kerugian negara atau tindak pidana dalam kasus tersebut.