Pemprov DKI menyediakan mobil pelayanan di sekitar posko pengungsian untuk pendataan warga yang hendak mengurus surat kependudukannya.

Ketua Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT), Agustinus Tedja Bawana, mengaku kecewa dengan kinerja Wali Kota Malang, Muhammad Anton, yang tidak memberikan disposisi untuk mempermudah pengurusan kelengkapan nikah massal bagi pengemis dan anak jalanan (anj

Asian Agri Group (AAG) dinilai sengaja menggiring kasus manipulasi pajak hanya pada pelanggaran hukum administrasi.

Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Purba Hutapea mengatakan, pendapatan asli daerah (PAD) berkurang hingga Rp 11 miliar setelah penghapusan biaya administrasi kependudukan.

Mulai 2014, penduduk Indonesia tidak lagi diwajibkan melaporkan peristiwa penting dan perubahan status kependudukan seperti kelahiran, kematian, status pernikahan dan pindah alamat.