#YLBHI

Nasional
Wacana Amendemen UUD Diduga Berkaitan dengan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

Wacana Amendemen UUD Diduga Berkaitan dengan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

Presiden Jokowi sebelumnya telah menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota bisa memakan waktu belasan tahun. Menurut Asfin, itu bisa jadi alasan MPR.
Nasional
YLBHI Nilai Perlu Perubahan Pola Pemidanaan untuk Atasi Kelebihan Penghuni Lapas

YLBHI Nilai Perlu Perubahan Pola Pemidanaan untuk Atasi Kelebihan Penghuni Lapas

YLBHI menilai perlu adanya perubahan pola pemidanaan untuk mengatasi masalah jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas lapas.
Nasional
Pemerintah Diminta Bentuk Lagi TPF Kasus Pembunuhan Munir

Pemerintah Diminta Bentuk Lagi TPF Kasus Pembunuhan Munir

“Setelah bertahun-tahun karena belum (kasus) ini belum tuntas patut dibuat TPF baru agar penyelidikan lebih maju,”
Nasional
Duduk Perkara Dosen Unsyiah Saiful Mahdi Dikriminalisasi Usai Kritik Kampus

Duduk Perkara Dosen Unsyiah Saiful Mahdi Dikriminalisasi Usai Kritik Kampus

Saiful mengkritik proses rekrutmen lantaran dirinya mengetahui adanya berkas peserta yang diduga tak sesuai persyaratan, namun tetap diloloskan.
Nasional
YLBHI: Kita Perlu Uji Sistem Baru Hasil Revisi UU KPK

YLBHI: Kita Perlu Uji Sistem Baru Hasil Revisi UU KPK

"Ini penting dilakukan terus-menerus apa dampak revisi UU KPK. Kita perlu dan sudah menguji sistem baru hasil revisi UU KPK,"

All News

YLBHI: Presiden Tak Punya Hambatan Hukum Cabut Hasil TWK di KPK

Nasional

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional

Soal Agama Baha'i, YLBHI Tegaskan Semua Penganut Dapat Pengakuan dan Perlindungan Sama

Nasional

YLBHI: Ada 202 Kasus Pelanggaran HAM Kepolisian Sepanjang 2019-2021

Nasional

[POPULER NASIONAL] Kritik YLBHI soal PSBB dan PPKM | Produsen PT Harsen Minta Maaf Terkait Polemik Ivemerctin

Nasional

YLBHI Nilai Pemerintah Pakai Istilah PSBB hingga PPKM untuk Hindari Kewajiban Penuhi Kebutuhan Warga

Nasional

Jampidmil Diharapkan Dorong Keadilan dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Militer

Nasional

YLBHI: Vaksinasi Berbayar Tidak untuk Kepentingan Umum

Nasional

Soal Vaksin Berbayar, YLBHI: Dari Sudut Undang-undang Tidak Masuk Akal

Nasional

YLBHI Nilai Status Darurat Kesehatan Masyarakat yang Ditetapkan Pemerintah Tak Jelas

Nasional

YLBHI Anggap Pernyataan Jampidsus Soal Pinangki Tidak Etis

Nasional

YLBHI Nilai TWK KPK Bentuk Kekuasaan Sepihak Penguasa atas Rakyat

Nasional

YLBHI Siap Ajukan Gugatan soal Penyelesaian Relokasi Hibah Lahan GKI Yasmin

Nasional

Pemkot Bogor Hibahkan Lahan ke GKI Yasmin, YLBHI: Contoh Buruk, Tak Hormati Putusan MA

Nasional

[POPULER NASIONAL] Berita Terpopuler soal Sidang Etik Lili Pintauli | YLBHI Sebut Firli Bahuri Tak Berwawasan Kebangsaan

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.