#Walhi

Whats New
Walhi Nilai Perpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Bisa Rugikan Lingkungan Hingga Negara

Walhi Nilai Perpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Bisa Rugikan Lingkungan Hingga Negara

Walhi menilai terbitnya Perpes percepatan pelaksanaan PSN tidak menunjukkan adanya perlindungan lingkungan hidup hingga merugikan banyak masyarakat.
Whats New
Walhi Minta Pemerintah Cabut Aturan Ekspor Benih Lobster

Walhi Minta Pemerintah Cabut Aturan Ekspor Benih Lobster

Koordinator Kampanye Walhi Edo Rakhman menilai sudah seharusnya kebijakan ekspor benih lobster dibatalkan.
Nasional
Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membantah pertemuan tersebut untuk membahas isu agraria di UU Cipta Kerja.
Nasional
Undangan Istana via WhatsApp Ditolak, Walhi: Kami Tak Bisa Dipecah-pecah

Undangan Istana via WhatsApp Ditolak, Walhi: Kami Tak Bisa Dipecah-pecah

Di samping itu, Hidayati mengungkapkan, masyarakat sipil sudah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan DPR.
Nasional
Agenda Tak Jelas, Walhi dan AMAN Tolak Hadiri Undangan Istana

Agenda Tak Jelas, Walhi dan AMAN Tolak Hadiri Undangan Istana

Di dalam undangan yang diterima, pihak Istana disebut tidak menjelaskan maksud dari agenda pertemuan itu.

All News

Walhi Minta Hentikan "Food Estate" di Hutan Lindung, Komisi IV: Hutan Gundul Seharusnya Direboisasi

Regional

Walhi Soroti 6 Masalah Permen Food Estate di Kawasan Hutan

Berita

Walhi Minta Pemerintah Cabut Aturan Pembangunan Food Estate di Kawasan Hutan

Kawasan Terpadu

Perampasan Hutan Adat di Papua, Walhi: Siapa yang Sebenarnya Dilindungi Negara?

Nasional

Walhi: Ganti Rugi Rp 100.000 Per Hektar untuk Tanah Adat Papua Tak Masuk Akal

Nasional

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Jadi Alasan Walhi Tolak Hadiri Rapat DPR

Nasional

Komisi IV: Walhi Tolak Hadir Rapat Bahas Tindak Lanjut UU Cipta Kerja Terkait Kawasan Hutan

Nasional

Polemik Pengecualian Amdal dalam Pengembangan TN Komodo

Nasional

Soal Pengecualian Amdal di TN Komodo, Walhi Sebut Permen 38/2019 Tak Patut Jadi Rujukan

Nasional

Walhi: Sebelum UU Cipta Kerja Berlaku, Pemerintah Sudah Terapkan Model Pembangunan yang Buruk di TN Komodo

Nasional

Walhi NTT: Super Prioritas Harusnya Perlindungan Komodo, Bukan Sebaliknya

Nasional

Walhi NTT Akan Surati Pemerintah soal Pengecualian Amdal di TN Komodo

Nasional

Walhi Nilai UU Cipta Kerja Kebiri Hak Atas Informasi

Nasional

Walhi Nilai Pemerintah Keliru Memahami Penguasaan Negara

Nasional

Meskipun Diundang, Walhi Enggan Terlibat Dalam Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Nasional
Close Ads X