Komisi II DPR kembali mewacanakan merevisi undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Revisi ini disiapkan untuk pilkada serentak yang akan digelar pada 2017.
"Bagaimana kita menegakkan hukum kalau tidak tahu deliknya?" kritik Kapolri kepada para kepala satuan wilayah setelah tak ada yang bisa menjawab pertanyaan soal UU Pilkada.