Pemerintah dan DPR RI akan membahas kembali Rancangan Undang-undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada Oktober 2015 mendatang.

Kementerian PUPR secara resmi meluncurkan pemanfaatan Bantuan Tabungan Perumahan PNS Rp 4 juta. Dana ini diberikan bagi PNS yang sudah memiliki masa kerja minimal 5 tahun dan belum memiliki rumah.

Pemerintah didorong untuk segera mengesahkan RUU Tabungan Perumahan Rakyat agar kebutuhan rumah rakyat dapat teratasi. Menurut REI, potensi dana rumah rakyat melalui Tapera sekitar Rp 34 triliun.

Pengamat properti menilai, mundurnya pengesahan RUU Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera sebetulnya malah menguntungkan. Banyak waktu untuk membuat RUU ini lebih matang. Tapi, di mana tanggung jawab Kemenpera?

Janji Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz menuntaskan RUU Tabungan Perumahan Rakyat hingga disahkan oleh DPR ternyata tidak kesampaian. RUU Tapera malah semakin molor hingga usai Pemilu.