Mantan Kepala Dinas DKI Jakarta Udar Pristono yang ditahan Kejaksaan Agung masih menerima gaji. Dia masih tercatat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta.

Alasan mundurnya perombakan massal ribuan PNS DKI ini ialah karena Pemprov DKI ingin menjaga agar penyerapan anggaran bisa maksimal.

Berdasarkan temuan Ombudsman, pungli yang paling disorot adalah pengajuan surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang mengharuskan adanya surat keterangan izin domisili.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama keberatan dengan usul organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Garda Bangsa, kepada presiden terpilih Joko Widodo agar pegawai negeri sipil (PNS) masuk kerja pada hari Sabtu dan Minggu.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baru akan melakukan perombakan massal PNS DKI pada Desember 2014 mendatang.